Ditjen Yankes

Berita & Informasi

13-Jan-2017
15-Nov-2016
30-Sep-2016
26-Sep-2016
23-Sep-2016
23-Sep-2016
21-Sep-2016
20-Sep-2016
16-Sep-2016
06-Sep-2016

Profil

Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dit PKR) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dit PKR menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan
  5. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan
  6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat

Program/kegiatan Dit PKR adalah menyediakan fasyankes rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Indikator program Dit PKP adalah sebagai berikut:

  1. jumlah RS rujukan nasional dengan rs rujukan regional yang menerapkan integrasi data rekam medis
  2. jumlah RS rujukan regional yang memenuhi sarana dan prasarana dan alat (SPA) sesuai standar
  3. persentase kabupaten/kota dengan kesiapan akses layanan rujukan
  4. jumlah RS pusat rujukan nasional yang ditingkatkan sarana dan prasarananya
  5. jumlah dokumen tentang kebutuhan kapal RS di kabupaten kepulauan
  6. jumlah RS daerah yang memenuhi standar dan dengan kriteria khusus
  7. jumlah RS pratama yang dibangung

Struktur Organisasi