DIRJEN YANKES: DIPERLUKAN KERJA KERAS UNTUK MENJAWAB TIGA TANTANGAN PRIORITAS MASALAH KESEHATAN INDONESIA

Tanggal : 11-Apr-2018 | Dilihat : 204 kali

PALU (10/04) – Dalam Permasalahan Kesehatan Indonesia, telah terindentifikasi tiga prioritas masalah yang perlu untuk menjadi fokus penyelesaian. Ketiga prioritas tersebut meliputi eliminasi tuberculosis, penurunan angka stunting, dan peningkatan cakupan imunisasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan kerja keras melalui optimalisasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga serta Pemenuhan Capaian SPM. Demikian disampaikan oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan, dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS dalam Pertemuan Tindak Lanjut Rencana Aksi Daerah dalam Rangka Percepatan Implementasi PIS-PK dan Mendukung Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan data yang telah diterima dari Direktorat Gizi Masyarakat pada tahun 2017, Propinsi Sulteng memiliki catatan angka prevalensi stunting yang masih tinggi (14%), dibandingkan dengan angka nasional (9,8%). Stunting merupakan permasalahan kekurangan gizi kronis  yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Kekurangan gizi pada usia dini, dapat berakibat pada meningkatnya angka kematian bayi dan anak, serta pertumbuhan tumbuh yang pendek.

Disamping permasalahan stunting tersebut, dua permasalahan lain adalah eliminasi tuberculosis dan peningkatan cakupan imunisasi. Untuk cakupan imunisasi di wilayah propinsi Sulteng secara umum dapat dikatakan sudah baik, namun untuk permasalahan tuberculosis (TB) ini masih sama seperti yang terdapat di daerah-daerah lain. Fenomena TB memang bagaikan gunung es. TB di Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia setelah India. Dari keseluruhan kasus TB di Indonesia, sepertiga dari kasus TB telah tercatat, teridentifikasi dan terpantau, sehingga dapat diambil tindakan pengobatan. Untuk sepertiga selanjutnya, sudah terdata, teridentifikasi dan terobati namun tidak terobati secara benar dan teratur yang memungkinkan akan menyebabkan TB resisten, sedangkan sepertiga yang lain tidak terdata dan tidak tertangani sehingga sangat berpotensi menularkannya kepada orang lain.

Dalam pertemuan ini, sengaja Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan mengundang para pemimpin daerah dalam hal ini bupati maupun walikota yang didampingi para kadinkes kabupaten/kota agar para pimpinan daerah dapat lebih mendapatkan knowledge terkait pentinganya PIS-PK sehingga mampu menyusun kebijakan-kebijakan di daerah untuk menyukseskan Program Nasional ini demi kesehatan bangsa Indonesia. **DNI/DSY

**Berita ini disiarkan oleh Bagian Hukormas, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon : 021-5277734 atau alamat e-mail :humas.yankes @gmail.com