KOMITE ETIK DAN HUKUM AKAN MENJADI BAGIAN DARI PENGAWASAN BAIK DI KPK MAUPUN BPK

Tanggal : 13-Sep-2017 | Dilihat : 142 kali
Solo – Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bertujuan mewujudkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan menjunjung tinggi norma etika, disiplin, dan hukum, sehingga pasien sembuh dan dapat memberikan apresiasi yang tinggi atas pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka seluruh pemberi pelayanan kesehatan dan pengelola rumah sakit beserta seluruh staf/karyawan di rumah sakit harus berkomitemen memberikan pelayanan, bersikap dan bertindak dengan empati, jujur dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi yang didasarkan pada nilai etika dan profesionalitas. Oleh karena itu, dalam rangka membentuk tata kelola pelayanan di rumah sakit yang baik, maka harus disusun Panduan Etik dan Hukum (Code of Conduct) yang disusun sebagai  standar perilaku dari berbagai norma yang berkaitan dengan budaya kerja di rumah sakit yang meliputi norma etik, disiplin, dan norma hukum yang selaras dengan visi dan misi rumah sakit.

“Pedoman Modul Training of Trainer (ToT) Komite Etik dan Hukum (KEH) akan menjadi bagian dari pengawasan baik di KPK maupun BPK, dan di KEH kita harus pisahkan bahwa kita tidak bicara disiplin profesi, baik Profesi dokter, dokter gigi, keperawatan atau tenaga kesehatan lainnya karena itu sudah ada di Komite Medik, kita bicara kalau ada masalah setelah disiplin” demikian disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Dr. dr. Agus Hadian Rahim, Sp.OT(K), M.Epid, MH.Kes dalam Pertemuan Pembahasan Penyusunan draft materi  Training Of Trainer (ToT) Komite Etik dan Hukum Perumahsakitan (9/9).

Acara yang juga dihadiri oleh ketua atau perwakilan komite etik di rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan, Perwakilan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan serta Para pakar hukum kesehatan ini berlangsung selama tiga hari di Solo, Jawa Tengah.

dr. Agus berharap pedoman ToT KEH dapat digunakan untuk pembinaan dan pencegahan fraud di rumah sakit. “Pertemuan ini merupakan pertemuan Final untuk membahas draft Modul TOT Komite Etik dan Hukum kemudian pedoman ini harus di operasionalkan dan menjadi pegangan bagi Komite Etik dan Hukum di rumah sakit”, ujar dr. Agus.

Tujuan komite etik dan hukum nantinya juga berhubungan dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Yang sering terjadi dalam JKN yaitu  fraud yang dilakukan dengan sengaja oleh peserta, petugas BPJS Kesehatan, pemberi pelayanan kesehatan, serta penyedia obat dan alat kesehatan.

**Berita ini disiarkan oleh Bagian Hukormas, Sekretariat Direktorat Jenderal pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon : 021-5277734 atau alamat e-mail : humas.yankes@gmail.com