MENGENAL REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM

Tanggal : 11-Sep-2017 | Dilihat : 205 kali

Surakarta (9/8) – “Remunerasi adalah total kompensasi yang diterima oleh pegawai sebagai imbalan dari jasa yang telah dikerjakannya. Biasanya bentuk remunerasi diasosiasikan dengan penghargaan dalam bentuk uang (monetary rewards), atau dapat diartikan juga sebagai upah atau gaji”, demikian penjelasan dari Barlian, SH, M.Kes sebagai Staf ahli Bidang Hukum Kesehatan sekaligus Plh. Inspektur Jenderal Kemenkes dalam acara monitoring pelaksanaan remunerasi satuan kerja badan layanan umum Ditjen Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan pada tanggal 7 s.d 9 Sepetember 2017 di Surakarta.

Remunerasi menjadi alat kendali mutu dimana beban pekerjaan didistribusikan secara realistis dan dilakukan pengukuran kualitas layanan sebagai pelengkap pengukuran kuantitas/ volume layanan. Adapun tujuan dari remunerasi yaitu :

  1. Merupakan imbalan/kompensasi yang setimpal atas prestasi yang telah  diberikan para pegawai
  2. Mencerminkan adanya keadilan yang mendasari perhitungan  pembayaran
  3. Imbalan untuk setiap pekerjaan sesuai dengan perbedaan  masing-masing kontribusinya pada satker BLU
  4. Merupakan alat manajemen untuk meningkatkan produktivitas
  5. Sebagai daya tarik bagi  para pegawai yang diperlukan oleh  satker BLU
  6. Mempertahankan para pegawai untuk tetap bergabung dengan satker  BLU

Bayu Andy Prasetya,  Kasubdit Tarif dan Remunerasi PPK BLU menjelaskan tentang BLU yang merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Dasar hukum mengenai remunerasi BLU Rumah Sakit Vertikal Kemenkes meliputi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU sebagaimana diubah  dengan PP No. 74 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat  Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai BLU  sebagaimana diubah dengan PMK No. 73/PMK.05/2007.

Komponen remunerasi terdiri dari komponen P1  (pay for position) yaitu penghargaan terhadap pekerjaannya, komponen P2 (pay for performance) yaitu penghargaan terhadap kinerjanya, dan komponen P3 (pay for people) yaitu penghargaan secara perorangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan  remunerasi antara lain:

  1. Dasar pelaksanaan remunerasi BLU adalah harus adanya penetapan dari Kementerian Keuangan.
  2. Insentif yang berkaitan dengan jasa pelayanan yang merupakan bagian dari tarif pelayanan bisa tetap diberikan atau dihentikan pembayarannya tergantung kebijakan manajemen, namun hal tersebut bukan sebagai alasan untuk tidak memberikan tunjangan kinerja
  3. Pemberian tunjangan-tunjangan diluar remunerasi yang sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Contoh tunjangan pensiun bagi PNS
  4. Pemberian remunerasi  yang melebihi ketentuan dan belum mendapat ijin prinsip dari Ditjen Pelayanan Kesehatan.
  5. Perhitungan remunerasi mempertimbangkan azas keadilan.
  6. Perlu analisa lebih lanjut apakah insentif yang diterima pegawai selama ini terdapat komponen dari surplus operasional  rumah sakit. Jika tunjangan kinerja Kemenkes dibayarkan maka pegawai tidak berhak lagi menerima insentif dari komponen keuntungan rumah sakit.

Dalam menetapkan remunerasi harus mempertimbangkan 3 prinsip yaitu: Proporsionalitas dengan mempertimbangkan ukuran dan jumlah aset yang dikelola, serta tingkat kesulitan dan resiko pelayanan yang diberikan, Kesetaraan dengan memperhatikan besaran remunerasi satker yg memberikan pelayanan yang sejenis, dan Kepatutan yaitu menyesuaikan dengan kemampuan PNBP BLU.