MONITORING PELAKSANAAN REMUNERASI BERBASIS PENILAIAN KINERJA

Tanggal : 10-Sep-2017 | Dilihat : 315 kali

Surakarta - Pelaksanaan Remunerasi untuk satker BLU di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan sudah berjalan + 3 Tahun. Namun tidak dapat dipungkiri dalam implementasinya satuan kerja (satker) masih mendapatkan kendala dalam menentukan perumusan remunerasi maupun penilaian kinerja yang tentunya memerlukan kajian lebih lanjut. Remunerasi sendiri bersifat tailor made dimana satker dalam menyusun remunerasi harus menyesuaikan dengan kondisi satker BLU, seperti pendapatan satker dan struktur organisasinya.

Penilaian Kinerja merupakan suatu sistem formal dan terstruktur yang mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil, termasuk tingkat kepatuhan dan kedisiplinan pegawai. Fokusnya adalah untuk mengetahui seberapa produktif seorang pegawai dan apakah mereka bisa berkinerja dan lebih efektif pada masa yang akan datang, sehingga pegawai, organisasi, dan masyarakat semuanya memperoleh manfaat. Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan merupakan salah satu tolak ukur kerja individu, demikian sambutan Sekretaris Ditjen Pelayanan Kesehatan, Dr. dr. Agus Hadian Rahim, SpOT, M.Epid, MH.Kes.dalam acara Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Remunerasi Satker BLU di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan berbasis penilaian kinerja yang dilaksanakan di Surakarta tanggal 7 – 9 September 2017  dihadiri oleh Direktur Utama dan Direktur RS BLU, Kepala Balai BLU, Kepala SPI dan Kepala Bagian SDM UPT Vertikal Ditjen Pelayanan Kesehatan, Tim Remunerasi Ditjen Pelayanan Kesehatan serta nara sumber. 

Efektifitas dari penilaian kinerja tergantung pada target serta sasaran bisnis strategis yang ingin dicapai satker. Oleh sebab itu, penilaian kinerja perlu diintegrasikan dengan sasaran-sasaran strategis karena berbagai alasan berikut :

  1. Mensejajarkan tugas individu dengan tujuan organisasi yaitu, menambahkan deskripsi tindakan yang harus diperlihatkan pegawai dan hasil-hasil yang harus mereka capai agar suatu strategi dapat hidup.
  2. Mengukur kontribusi masing-masing unit kerja dan masing-masing pegawai.
  3. Penilaian kinerja dapat menimbulkan potensi untuk mengidentifikasi kebutuhan pegawai dalam merespon beban kerja di setiap unit kerja.

Remunerasi merupakan kumpulan dari penilaian kinerja yang menggambarkan bisnis proses di rumah sakit maupun balai yang sudah menerapkan sistem keuangan badan layanan umum, di mana penilaian kinerja ini menjadi dasar untuk penghitungan besaran remunerasi seluruh pegawai agar organisasi tersebut dapat berkembang dan maju sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pasien. Penilaian Kinerja tersebut berkorelasi langsung dengan besar kecilnya remunerasi yang akan diterima.

Remunerasi merupakan kendali mutu penilaian kinerja maka harus dibenahi secara komprehensif pemetaan jabatan dan penyusunan corporate grade untuk itu target kinerja, kontrak kinerja dan realisasi kinerja harus transparan, obyektif dan penilaian kinerja diharapkan berbasis IT. (az/iw)

**Berita ini disiarkan oleh Bagian Hukormas, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon : 021-5277734 atau alamat e-mail :humas.yankes @gmail.com