PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN PUSKESMAS, UPAYA MENDUKUNG PENDEKATAN KELUARGA

Tanggal : 17-Feb-2017 | Dilihat : 1320 kali

Batam (16/02) - Dalam rangka sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan  pemerintah daerah dan pemerintah, sekaligus melengkapi data sarana, prasarana dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI menyelanggrakan Workshop Validasi Data ASPAK serta Perencanaan Kebutuhan Pemenuhan Standar dan Akreditasi tahun 2017, di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 17-18 Februari 2017.

Kegiatan workshop yang dibuka oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dr. Bambang Wibowo Sp.OG(K), MARS, mengambil tema Akuntabilitas Data ASPAK Yang Mendukung Akses dan Mutu Fasyankes Dalam Pendekatan Keluarga. Tema tersebut diambil karena Pembangunan kesehatan dimulai dari unit terkecil dari masyarakat, yaitu keluarga melalui pendekatan keluarga. Workshop tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas dan petugas pengelola ASPAK di Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota.

Kementerian Kesehatan menetapkan strategi operasional pembangunan kesehatan melalui Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga. Hal ini relevan dengan konteks Pembangunan keluarga, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pendekatan keluarga adalah salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan/meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya secara aktif dengan mendatangi keluarga. Puskesmas tidak hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan di dalam gedung, melainkan juga keluar gedung dengan mengunjungi keluarga di wilayah kerjanya. Untuk mendukung pelaksanaan pendekatan keluarga tersebut perlu adanya penguatan Puskesmas sebagai salah satu ujung tombaknya. Penguatan tersebut antara lain dilakukan melalui pemenuhan sumber daya Puskesmas antara lain sarana (bangunan), prasarana dan alat.

Puskesmas sebagai ujung tombak pelaksanaan pendekatan keluarga, untu itu diperlukan data yang valid terkait pelaporan tentang Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan yang ada di setiap Puskesmas dan diinput melalui Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK). Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, dari 2.926 Puskesmas yang menjadi target pendekatan keluarga tahun 2017 hanya terdapat 38 % puskesmas yang sesuai dengan standar. Untuk itu sebagai konsekuensinya diperlukan adanya berbagai intervensi yang harus dilakukan agar target pemenuhan standar Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan (SPA) di Puskesmas tersebut  sesuai standard, yang salah satu cara nya adalah melakukan validasi data SPA di seluruh puskesmas.

Sampai dengan bulan Desember 2015 terdapat 355 Puskesmas (3,6 %) Puskesmas belum mengisi dan melengkapi data ASPAK. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, mengarapkan agar kepatuhan Puskesmas dalam mengisi aplikasi ASPAK diharapkan terus meningkat, bahkan seharusnya terisi 100 %. Karena dalam Peraturan Menteri Kesehatan no.75 tahun 2014 tentang Pusat kesehatan Masyarakat dinyatakan bahwa adanya keharusan bagi Puskesmas untuk memenuhi standar sarana, prasarana dan alat yang dinyatakan dalam persyaratan pendirian dan pengembangan suatu puskesmas.

Dalam permenkes tersebut disebutkan bahwa kewajiban untuk melakukan upaya pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala bagi sarana, prasarana dan alat tersebut agar tetap laik fungsi. Kewajiban tersebut dilakukan sebagai upaya peningkatan mutu, keamanan dan keselamatan pemanfaatan sarana prasarana dan alat kesehatan.

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen mengingatkan kepada seluruh pihak bahwa, “Dalam upaya pemenuhan ketersediaan alat kesehatan di puskesmas perlu memperhatikan penyusunan rencana kebutuhan (perencanaan) dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan yang ada dengan memperhatikan kondisi sumber daya yang tersedia serta pemeliharaan secara berkala baik kalibrasi maupun pemeliharaan. Karena umumnya membutuhkan biaya investasi cukup tinggi, oleh sebab itu harus dimanfaatkan secara optimal sehingga pembiayaan menjadi efektif (cost effective).”

“Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi forum komunikasi, forum sharing dan berbagi informsi, serta mencari solusi atas berbagai permasalahan yang ada, antara pusat dan daerah ataupun antar daerah dalam upaya peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan guna mewujudkan Indonesia Sehat, dengan pendekatan keluarga”, tutup Dirjen.

*Berita ini disiarkan oleh Bagian Hukormas, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-5277734 atau alamat e-mail : humas.yankes@gmail.com