PERAN SDM BIDANG HUKUM DAN KEHUMASAN DI RUMAH SAKIT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS

Tanggal : 28-Nov-2017 | Dilihat : 220 kali

Yogyakarta (27/17) - Pada saat ini di rumah sakit banyak terjadi kasus-kasus dugaan malpraktek maupun terkait pelayanan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkrit untuk melakukan pencegaan dan penanganan sengketa medik tersebut. Salah satu bentuknya adalah kegiatan peningkatan kemampuan medikolegal di rumah sakit yang ditujukan untuk bekal Bagian Hukum dan Humas rumah sakit, komite medik dan komite etik dan hukum agar mampu melakukan advokasi, pembelaan, penanganan dan penyelesaian masalah yang terkait dengan hukum kesehatan.

Sengketa medik di rumah sakit tidak akan terlepas kaitannya dari hukum positif di Indonesia. Ada dua jenis hubungan hukum antara pasien dan dokter dalam pelayanan kesehatan, yaitu hubungan karena terjadinya kontrak terapeutik dan hubungan karena adanya peraturan-perundangan. Kedua hubungan tersebut melahirkan tanggung jawab hukum, tanggung jawab profesi dan tanggung jawab etika dari seorang dokter. Oleh karena itu, sangat penting bagi SDM di rumah sakit mengetahui hal-hal yang terkait dengan hukum-hukum penanganan sengketa medik. SDM di rumah sakit harus mengenal bagaimana cara melakukan mediasi dengan pasien atau keluarganya sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa, harus mengenal bagaimana penanganan dengan aparat penegak hukum, harus mengetahui apa saja sanksi-sanksi yang terkait dengan penanganan medik, harus mengenal apa hak dan kewajiban rumah sakit dan pasien.

Tujuan Kegiatan ini adalah agar para peserta mampu melakukan advokasi hukum, pembelaan, penanganan hukum dan  penyelesaian masalah yang berkaitan dengan hukum kesehatan, dimana kasus medik dapat diselesaikan melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi.  Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan dan keterampilan baik dalam mengantipasi, menangani dan menyelesaikan masalah secara profesional.

Dalam kegiatan ini , Narasumber yang akan memberikan materi adalah dari :

  1. Kementerian Hukum dan HAM
  2. Mahkamah Agung
  3. Kapolda DIY
  4. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes
  5. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes
  6. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)
  7. Prof. Dr. Ari Hernawan, SH, M.Hum ( Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada)
  8. Prof. Dr. dr. Herkutanto, Sp. F, SH, LL

Materi kegiatan pada hakekatnya menitik beratkan pada bagaimana para peserta memiliki kesamaan persepsi dalam menangani masalah hukum di rumah sakit dan menambah kemampuan untuk melakukan penanganan kasus hukum di rumah sakit.

**Berita ini disiarkan oleh Bagian Hukormas, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon : 021-5277734 atau alamat e-mail :humas.yankes@gmail.com