TAHUN 2018, SEMUA RUMAH SAKIT HARUS SUDAH PUNYA SIMRS TERINTEGRASI

Tanggal : 10-Sep-2017 | Dilihat : 223 kali

Surakarta (8/9) – Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Dr. dr. Agus Hadian Rahim, Sp.OT, M.Epid, MH.Kes dalam pertemuan Workshop Implementasi SIMRS GOS menginstruksikan agar pada tahun 2018 nanti, seluruh rumah sakit di Indonesia telah memiliki SIMRS yang terintegrasi dengan Dashboard Kemenkes.

Hal ini telah diatur dlm UU No 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, dimana setiap RS wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan RS dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Oleh karenanya, setiap RS wajib menjalankan SIMRS dengan menggunakan open source seperti yang telah diatur dalam Permenkes No 82 Tahun 2013 tentang SIMRS.

Selain aplikasi SIMRS open source, sudah banyak rumah sakit yang membuat aplikasi SIMRS secara mandiri. Hal ini menimbulkan banyaknya variasi pada modul dan struktur data SIMRS, yang kemudian memicu timbulnya kendala dalam proses integrasi data saat melakukan pelaporan rumah sakit sehingga mengakibatkan pelaporan yang dilakukan tidak tepat waktu, data salah (tidak valid), atau bahkan tidak melaporkan sama sekali.

Mengingat pentingnya fungsi SIMRS saat ini, maka standarisasi terhadap aplikasi tersebut merupakan hal yang sangat mendesak. Dengan demikian dalam pertemuan ini dibahas beberapa hal terkait standarisasi dan implementasi  SIMRS di rumah sakit, diantaranya Kamus Data Kesehatan Indonesia dan Standarisasi Interoperabilitas Kementerian Kesehatan; Integrasi Aplicares BPJS dengan SIRANAP Kemenkes; Telemedicine Terintegrasi SIMRS, serta Sisrute Terintegrasi SIMRS dan Telemedicine.

Berdasarkan data dari Bagian Program dan Informasi, dari 2734 total keseluruhan RS, baru terdapat 1423 RS yang memiliki SIMRS dan berfungsi. Sedangkan, 134 diantara sudah memiliki SIMRS namun tidak berfungsi dan sebanyak 1177 RS masih belum memiliki SIMRS.  Nantinya dengan adanya SIMRS dapat diketahui data analisis yang cepat untuk selanjutnya dapat digunakan untuk mendukung kebijakan regulasi di pusat, seperti kepengurusan BPJS, mengetahui data penyakit apa yang paling banyak diderita masyarakat, serta hal-hal lain terkait yang dapat digunakan sebagai data acuan pengambilan keputusan.

Kedepan, bersama-sama juga akan dikembangkan SIMRS GOS dari versi 1 yang tadinya hanya meliputi front office menjadi versi 2 yang juga meliputi back office. Oleh karenanya, untuk mempercepat dan mempermudah proses tersebut, nantinya Kementerian Kesehatan khususnya Ditjen Pelayanan Kesehatan akan membutuhkan bantuan dari para tenaga IT yang rumah sakitnya dinilai sudah mampu mengembangkan SIMRS-nya dengan baik agar dapat memberikan bantuan panduan kepada RS lain yang membutuhkan. **DNI/DSY